Panmud Hukum

Obyektivitas Fungsi Pelaporan Perkara pada Pengadilan Agama

Berbicara tentang laporan perkara, kesan pertama yang terlintas dalam pikiran kita adalah deretan atau susunan angka atau data tanggal yang mungkin tidak berbeda dengan laporan-laporan lain yang dibuat oleh ahli pembukuan atau analis laporan pada sebuah perusahaan atau instansi lain yang “tidak menarik sama sekali” bagi kebanyakan orang yang membacanya. Jangankan mendorong keinginan orang lain untuk mengetahui apa maksudnya, sekilas saja data-data tersebut mungkin akan diidentikkan dengan sesuatu yang “biasa” sebagai suatu kegiatan “melaporkan” dari hal-hal yang sudah dilaksanakan.

Keterbukaan akses informasi untuk publik di Lingkungan Peradilan

a.     Latar belakang dan tujuan

Berkaitan dengan Surat Keputusan KMA RI No.144/KMA/VII/2007 dan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, sudah seharusnya seluruh jajaran dibawahnya memahami dan melaksanakan sepenuhnya akses publik terhadap informasi yang diinginkan, misalnya informasi tentang perkara, informasi pengawasan, informasi organisasi, kepegawaian, keuangan, dan informasi lain-lain yang selama ini telah dapat diakses oleh publik pada umumnya.