Surat Keputusan KPTA Banten tentang Standard Operational Procedure

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

NOMOR : W27-A/ 508 /OT.01.3/III/2011

TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDARD OPERATIONAL PROSCEDURE (SOP)
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
DAN PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Menimbang
:
a.
Bahwa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan good governance;
   
b.
Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntablitas penyelenggaraan peradilan;
   
c.

Bahwa untuk mewujudkan point (a) dan (b) perlu dibuat Standard Operational Procedure (SOP) sebagai pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 4 tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Banten;
   
2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
   
3.
Undang-undang Nomor 03 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
   
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   
5.
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
   
6.
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
   
7.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan tugas Pengawasan;
   
8.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
   
9.
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
Memperhatikan
:
Buku I dan II (Revisi) Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
       
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
   
Pertama
:
Menetapkan Standard Operational Procedure (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-maisng;
Kedua
:

Memerintahkan pimpinan pengadilan untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan;

Ketiga
:
Memerintahkan kepada pimpinan pengadilan untuk mengambil kebijakan dan tindakan yang diperlukan guna terlaksana pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan berdasarkan Standard Operaional Procedure (SOP) tersebut;
Keempat
:
Memerintahkan kepada pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan mengenai kepastian dilaksanakannya Standard Operational Procedure (SOP) tersebut oleh bawahannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Kelima
:
Standard Operational Procedure (SOP) pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Banten berlaku sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;
Keenam
:
Apabila dalam evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus mengenai pelaksanaan Standard Operational Procedure (SOP) tersebut terdapat hal-hal baru yang perlu disempurnakan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 25 Maret 2011
Ketua,

ttd

 

Drs. H. M. Thahir Hasan
NIP. 19450817 197601 1 001

   

 


 

         lihat versi