Anda disini: BerandaArtikelPeran Hakim Sebagai Pembaharu Dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung | Drs. H. Endang Ali Ma'sum, SH. MH.

Artikel

Peran Hakim Sebagai Pembaharu Dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung | Drs. H. Endang Ali Ma'sum, SH. MH.

Judul : Peran Hakim Sebagai Pembaharu Dalam Mewujudkan Peradilan yang Agung
Penulis : Drs. H. Endang Ali Ma'sum, SH. MH.

Terinspirasikan oleh konsep Roscoe Pound (1870-1964), law as a tool of social engineering, Prof. Mochtar Kusumaatmadja memperkenalkan ungkapan hukum sebagai sarana pembaharuan. Gagasan ini bak gayung bersambut mendapat dukungan dari para pemikir hukum papan atas seperti Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto (UI), Prof. Sunaryati Hartono (UNPAD), Prof. Satjipto Rahardjo (UNDIP). Prof. Sutandyo (UNAIR), dan lain-lain.

Dalam teori Ruscou Pound tersebut, sebagaimana dikutip oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Pengalaman menunjukkan bahwa di Amerika Serikat terutama setelah dilaksanakannya New Deal mulai tahun tigapuluhan, hukum dipergunakan sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial. Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh yang paling mengesankan dari peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat.

Maskipun rumusan pembaharuan hukum Prof. Muchtar Kusumaatmaja merupakan turunan dari konsep Pound, namun terdapat perbedaan antara keduanya. Konsep Pound tidak terlepas dari prinsip judge made law sebagai sumber utama kaidah hukum Amerika yang menganut cammon law system. Karena itu, makna law dalam ‘law as a tool of social engineering’ adalah hukum yang dibuat oleh hakim (judge made law). Dalam konsep Pound, hakim berperan sebagai pembaharu masyarakat. Sedangkan dalam konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, sumber utama kaidah hukum adalah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Itulah sebabnya, arti “hukum” lebih cenderung terhadap undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pendekatan ini tidak mengabaikan putusan hakim atau peran hakim dalam pembaharuan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Prof. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung, putusan hakim atau yurisprudensi berperan sangat penting dalam kebijakan atau politik hukum yang selalu memasukkan pengadilan sebagai salah satu obyek pembangunan hukum. Selain itu, hukum merambah pada sistem hukum meliputi berbagai sub sistem hukum lain seperti pendidikan hukum, profesi hukum, penegak hukum, proses penegakan hukum, dan lain-lain. Persamaannya, baik konsep Pound maupun konsep Mochtar Koesumaatmadja, meletakkan hukum sebagai sarana dan instrumen (pembahàruan) sosial.

Pada sisi lain, kondisi pengadilan dan peradilan di Indonesia tidak dalam kondisi memuaskan, karena masih terdengarnya mafia hukum, para calo perkara masih gentayangan di lembaga peradilan yang membuat daftar hitam penegakan hukum di negeri ini. Dalam ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, Indonesia adalah Negara baru yang beberapa dekade terakhir dilanda krisis besar. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya mendapat sorotan yang sangat keras dari masyarakat yang merasa tidak puas oleh putusan-putusan yang dibuat serta perilaku para pejabat pengadilan. Dari sini diperlukan adanya hakim yang memiliki integritas, kejujuran dan tekad kuat untuk melakukan pembaharuan hukum guna menciptakan pradilan yang agung dan memulihkan lembaga pelaksana tugas yudisial tersebut menjadi pengadilan yang berwibawa, professional dan akuntabel sesuai visi Mahkamah Agung: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.”

Dari ungkapan yang dikemukakan di atas, lahir suatu permasalahan:

  1. Apakah hakim mampu berperan sebagai Pembaharu hukum?
  2. Apakah pembaharuan hukum yang dilakukan oleh hakim dapat mewujudkan peradilan yang agung.


Written on 22/11/2013, 12:40 by Admin
siadpta-plus-versi-terbaru-sudah-bisa-dinikmati Bandung - Setelah diluncurkan (launching) secara resmi pada akhir Bulan Oktober 2013 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, SIADPTA...
Written on 12/09/2013, 16:56 by Ahmad Fathoni
sepenggal-catatan-diklat-ekonomi-syariah Jarum jam menunjukkan pukul 15.30 jum’at, 06 September 2013 waktu megamendung, acara penutupan pendidikan dan pelatihan Ekonomi Syariah bagi hakim...
Written on 03/01/2013, 08:32 by Admin
pta-banten-upload-dan-publikasikan-82-putusan-banding-tahun-2012-pada-website-dan-direktori-putusan-ma-riSerang - Detik-detik peralihan tahun yang biasanya ditandai dengan meningkatnya  ritme kegiatan  dan volume kerja mulai terasa sejak memasuki bulan...
Written on 26/12/2012, 08:25 by Admin
zawaj-al-misyar-nikah-sirri-ala-arab-saudiDi Arab Saudi ternyata ada praktik perkawinan yang menyerupai nikah sirri. Namanya zawaj al-misyar. Berbeda dengan nikah sirri di Indonesia, nikah sirri...
Written on 30/10/2012, 10:45 by Admin
akhirnya-panitera-dan-jurusita-punya-kode-etik Manado (badilag.net) - Panitera dan jurusita pengadilan kini memiliki kode etik yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan beserta...